12:20 Thursday, 6 August 2009
Tiga tahun sudah masyarakat Sumatera Utara dibuai oleh janji-janji pemerintah akan hadirnya bandara baru. Di atas kertas bandara internasional itu diproyeksikan menjadi salah satu bandara paling megah di nusantara. Kita di sini akhrnya gigit jari ketika pembangunan bandara ini disalip oleh bandara di Makassar dan Minangkabau Internasional Airport di Sumatera Barat yang sudah beroperasi lebih dulu.
BANDARA Udara Kualanamu di Deli Serdang yang bakal menggantikan Bandara Polonia ini hampir dipastikan baru bisa selesai pembangunannya pertengahan tahun depan, atau mundur dari target semula, yang direncanakan bakal beroperasi Oktober tahun ini. Pemerintah pusat dianggap kurang komitmen mendanai pembangunan bandara tersebut.
Begitu banyak yang mengherankan, sekaligus menyayangkan, kenapa pembangunan bandara ini amat lamban diselesaikan. Dalam wawancara Sumut Pos dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi, baru-baru ini, dikatakan kelambanan itu amat memukul para pebisnis. Para pengusaha perhotelan di sekitar bandara Polonia menjadi sulit untuk menambah ketinggian hotelnya karena terbentur ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Dampaknya, penyerapan tenaga kerja sulit dilakukan. Dampak lain, potensi pajak Pemko Medan dari sektor perhotelan menjadi hilang.
Managing Director Garuda Plaza Hotel, Hendra Arbie, juga ngotot agar Bandara Kualanamu segera dituntaskan tahun ini juga. “Kalau Sumut mau maju apa pun ceritanya Bandara Kualanamu sebagai pengganti Bandara Polonia harus segera disesaikan. Apa pun cerinya,” kata Hendra Arbie, kemarin (4/8). Hendra yakin pengoperasian Bandara Kualanamu akan meningkatkan traffic penerbangan dari dan ke Sumatera Utara. ‘’Otomatis banyak tamu akan menginap di hotel-hotel di Medan. Ini bertalian langsung dengan bisnis pariwisata. Belum lagi imbasnya di sektor lain,” ungkap Hendra. Muncul pertanyaan: apa sebetulnya yang terjadi dibalik kelambanan itu? Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) RE Nainggolan menuturkan realisasi anggaran yang tak sesuai target membuat target penyelesaian pembangunan bandara paling realistis pertengahan tahun depan. “Saya pikir kalau mau realistis, Bandara Kualanamu baru bisa beroperasi pertengahan tahun depan,” kata RE, belum lama ini.
Dia mengatakan laporan kemajuan kuantitatif dari pembangunan Bandara Kualanamu, baik dari sektor publik (terminal dan bangunan pendukung) maupun sektor privat (landas pacu/runway dan landas hubung/taxi way). “Sampai bulan Mei, progress kuantitatif baru mencapai 14,8 persen dari target 15,7 persen,” katanya.
Namun, kata dia, sektor privat saja yang perkembangan penyelesaiannya berjalan lambat. Sektor publik yang menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura menurut Nainggolan masih sesuai jadwal. Sektor privat menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan.
“Khusus untuk sektor privat, sampai bulan Mei, kemajuannya baru 10,4 persen dari rencana 14,4 persen. Kalau sektor publik kemajuannya sudah hampir sesuai target, dari target sampai Mei 16,4 persen, sudah tercapai 16,1 persen,” kata RE.
Dia menyebut pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat untuk membangun sektor privat berupa landas pacu (runway) dan taxi way membuat pekerjaan di sektor ini tertunda. Pemotongan anggaran ini sudah terjadi sejak 2006. ‘’Saat itu kan DPR memangkas anggaran Bandara Kualanamu, dari Rp1,2 triliun menjadi Rp600 miliar. Pemotongan ini yang kemudian berdampak sampai sekarang, sehingga pembangunan sisi privat belum juga selesai,” katanya. Ada beberapa pekerjaan besar di sektor privat yang belum dikerjakan sehingga tidak memungkinkan Bandara Kualanamu beroperasi Oktober mendatang. Ada daerah-daerah rawa yang belum dikeringkan di sekitar taxi way.
‘’Teknologinya sudah ada, tetapi anggarannya yang belum turun,’’ tukasnya.Kepala Cabang (Kacab) Angkasa Pura (AP) II, Endang A Sumiarsa juga mengakui realisasi penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu yang ditargetkan selesai pada 2010 mendatang, sepertinya sulit terwujud. Pasalnya, sisa target waktu yang tinggal 1,5 tahun lagi tak mungkin bisa terkejar karena kondisi Bandara Kualanamu saat ini masih hamparan lahan luas dan belum dilakukan pembangunan terminal penumpang.
Seperti yang dikatakan Endang, penyelesaian pembangunan Bandar Udara Kualanamu di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kualanamu, Deli Serdang yang akan menggantikan Bandara Polonia yang sudah berusia lebih dari 70 tahun itu, tergantung komitmen Pemerintah Daerah (Pemda).
“Angkasa Pura (AP) II hanya bertanggungjawab sebagai mengontrol pengerjaan Bandar Kualanamu. Saat ini saja tahapan pengerjaan terminalnya masih 30 persen,” kata dia.
Lahan Bandara Kualanamu yang berlokasikan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, saat selesai dibangun, diharapkan dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatra dan sekitarnya, akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta.
“Pemindahan Bandara Polonia ke Kualanamu telah direncanakan sejak tahun 1991. Tapi pengerjaan dilakukan Departemen Perhubungan sesuai instruksi Menteri Perhubungan, Jusman Syafi’i Djamal harus selesai 2010,” tambahnya. Sekadar mengingatkan, recana pembangunan Bandara Kualanamu terhambat karena pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Hingga Juni 2006, seluas 1.650 hektar lahan telah diselesaikan sejak 1994, sedangkan lahan yang dihuni 71 kepala keluarga masih sedang negosiasikan. Tapi, November 2006 lalu dilaporkan bahwa Angkasa Pura II telah menyelesaikan seluruh pembebasan lahan.
Pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tiga tahap yakni, tahap I dimulai pada 29 Juni 2006 dan selesai pada tahun 2009 atau paling lambat 2010. Tahap ini dibangun sendiri oleh pemerintah dengan PT Angkasa Pura II dengan pembagian pengerjaan berupa sisi darat (misalnya terminal, areal parkir) dibangun Angkasa Pura sementara sisi udara dibangun Direktorat Jenderal Udara dari Departemen Perhubungan.
Pembangunan Tahap I disertai pula oleh pembangunan jalur kereta api dari Stasiun Aras Kabu di Kecamatan Beringin ke bandara yang berjarak sekitar 450 meter. Ditambah lagi rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu sebagai usaha pengembangan prasarana pengangkutan.
Nantinya, pengerjaan tahap pertama Bandara Kualanamu dapat menampung 10 juta penumpang dan 10.000 pergerakan pesawat per tahun, sementara setelah selesainya Tahap II bandara tersebut bisa menampung 25 juta penumpang per tahun.
Luas terminal penumpang yang akan dibangun adalah sekitar 6,5 hektar dengan fasilitas area komersial seluas 3,5 hektar dan fasilitas kargo seluas 1,3 hektar. Bandara International Kualanamu memiliki panjang landas pacu 3.750 meter, dan sanggup didarati oleh pesawat berbadan lebar.
Di tempat terpisah, Deputi Manajer Komunikasi PT PLN Wilayah Sumut, Raidir Sigalingging SE mengatakan, pihaknya siap memasok kebutuhan listrik yang akan dipakai untuk operasional Bandara Kualanamu. Kesiapan ini dilontarkan Raidir kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/8).Menurut dia, berapapun permintaan pihak pengelola Bandara Kualanamu yang akan menggantikan peran Bandara Polonia tersebut akan dipenuhi. ‘’Dari operasional Bandara di Cengkareng, Jakarta yang merupakan bandara terbesar di Indonesia saja, pasokan listrik di sana tak sampai 75 Mega Watt (MW),’’ ungkapnya.
Namun PLN belum tahu pasti jumlah yang akan diminta pengelola Bandara Kualanamu tersebut. ‘’Mereka saja belum mengajukan permintaan. Jadi kita belum tahu berapa yang diminta,’’ katanya.
Raidir mengatakan, pihaknya siap kapan saja aliran listrik ke daerah tersebut ditambahkan yang sepenuhnya tergantung pada jaringan listrik di Bandara Kualanamu. ‘’Kapasitas kewenangan kita hanya menyediakan pasokan listrik. Mengenai instalasi dan jaringan listrik bukan kita yang menanganinya. Kita tinggal nyambung saja,’’ katanya.
Deputi Manajer PT PLN Wilayah Sumut ini mengatakan, pasokan listrik nantinya akan dipasok dari operasional PLTU Labuhan Angin dengan kapasitas 110×2 MW yang juga segera dioperasikan. ‘’Kalau masih kurang ada pasokan dari pembangkit lain yang sedang dibangun dengan kapasitas 200×2 megawatt,’’ ujarnya. (ila/dmp)
BANDARA Udara Kualanamu di Deli Serdang yang bakal menggantikan Bandara Polonia ini hampir dipastikan baru bisa selesai pembangunannya pertengahan tahun depan, atau mundur dari target semula, yang direncanakan bakal beroperasi Oktober tahun ini. Pemerintah pusat dianggap kurang komitmen mendanai pembangunan bandara tersebut.
Begitu banyak yang mengherankan, sekaligus menyayangkan, kenapa pembangunan bandara ini amat lamban diselesaikan. Dalam wawancara Sumut Pos dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi, baru-baru ini, dikatakan kelambanan itu amat memukul para pebisnis. Para pengusaha perhotelan di sekitar bandara Polonia menjadi sulit untuk menambah ketinggian hotelnya karena terbentur ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Dampaknya, penyerapan tenaga kerja sulit dilakukan. Dampak lain, potensi pajak Pemko Medan dari sektor perhotelan menjadi hilang.
Managing Director Garuda Plaza Hotel, Hendra Arbie, juga ngotot agar Bandara Kualanamu segera dituntaskan tahun ini juga. “Kalau Sumut mau maju apa pun ceritanya Bandara Kualanamu sebagai pengganti Bandara Polonia harus segera disesaikan. Apa pun cerinya,” kata Hendra Arbie, kemarin (4/8). Hendra yakin pengoperasian Bandara Kualanamu akan meningkatkan traffic penerbangan dari dan ke Sumatera Utara. ‘’Otomatis banyak tamu akan menginap di hotel-hotel di Medan. Ini bertalian langsung dengan bisnis pariwisata. Belum lagi imbasnya di sektor lain,” ungkap Hendra. Muncul pertanyaan: apa sebetulnya yang terjadi dibalik kelambanan itu? Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) RE Nainggolan menuturkan realisasi anggaran yang tak sesuai target membuat target penyelesaian pembangunan bandara paling realistis pertengahan tahun depan. “Saya pikir kalau mau realistis, Bandara Kualanamu baru bisa beroperasi pertengahan tahun depan,” kata RE, belum lama ini.
Dia mengatakan laporan kemajuan kuantitatif dari pembangunan Bandara Kualanamu, baik dari sektor publik (terminal dan bangunan pendukung) maupun sektor privat (landas pacu/runway dan landas hubung/taxi way). “Sampai bulan Mei, progress kuantitatif baru mencapai 14,8 persen dari target 15,7 persen,” katanya.
Namun, kata dia, sektor privat saja yang perkembangan penyelesaiannya berjalan lambat. Sektor publik yang menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura menurut Nainggolan masih sesuai jadwal. Sektor privat menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan.
“Khusus untuk sektor privat, sampai bulan Mei, kemajuannya baru 10,4 persen dari rencana 14,4 persen. Kalau sektor publik kemajuannya sudah hampir sesuai target, dari target sampai Mei 16,4 persen, sudah tercapai 16,1 persen,” kata RE.
Dia menyebut pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat untuk membangun sektor privat berupa landas pacu (runway) dan taxi way membuat pekerjaan di sektor ini tertunda. Pemotongan anggaran ini sudah terjadi sejak 2006. ‘’Saat itu kan DPR memangkas anggaran Bandara Kualanamu, dari Rp1,2 triliun menjadi Rp600 miliar. Pemotongan ini yang kemudian berdampak sampai sekarang, sehingga pembangunan sisi privat belum juga selesai,” katanya. Ada beberapa pekerjaan besar di sektor privat yang belum dikerjakan sehingga tidak memungkinkan Bandara Kualanamu beroperasi Oktober mendatang. Ada daerah-daerah rawa yang belum dikeringkan di sekitar taxi way.
‘’Teknologinya sudah ada, tetapi anggarannya yang belum turun,’’ tukasnya.Kepala Cabang (Kacab) Angkasa Pura (AP) II, Endang A Sumiarsa juga mengakui realisasi penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu yang ditargetkan selesai pada 2010 mendatang, sepertinya sulit terwujud. Pasalnya, sisa target waktu yang tinggal 1,5 tahun lagi tak mungkin bisa terkejar karena kondisi Bandara Kualanamu saat ini masih hamparan lahan luas dan belum dilakukan pembangunan terminal penumpang.
Seperti yang dikatakan Endang, penyelesaian pembangunan Bandar Udara Kualanamu di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kualanamu, Deli Serdang yang akan menggantikan Bandara Polonia yang sudah berusia lebih dari 70 tahun itu, tergantung komitmen Pemerintah Daerah (Pemda).
“Angkasa Pura (AP) II hanya bertanggungjawab sebagai mengontrol pengerjaan Bandar Kualanamu. Saat ini saja tahapan pengerjaan terminalnya masih 30 persen,” kata dia.
Lahan Bandara Kualanamu yang berlokasikan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, saat selesai dibangun, diharapkan dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatra dan sekitarnya, akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta.
“Pemindahan Bandara Polonia ke Kualanamu telah direncanakan sejak tahun 1991. Tapi pengerjaan dilakukan Departemen Perhubungan sesuai instruksi Menteri Perhubungan, Jusman Syafi’i Djamal harus selesai 2010,” tambahnya. Sekadar mengingatkan, recana pembangunan Bandara Kualanamu terhambat karena pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Hingga Juni 2006, seluas 1.650 hektar lahan telah diselesaikan sejak 1994, sedangkan lahan yang dihuni 71 kepala keluarga masih sedang negosiasikan. Tapi, November 2006 lalu dilaporkan bahwa Angkasa Pura II telah menyelesaikan seluruh pembebasan lahan.
Pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tiga tahap yakni, tahap I dimulai pada 29 Juni 2006 dan selesai pada tahun 2009 atau paling lambat 2010. Tahap ini dibangun sendiri oleh pemerintah dengan PT Angkasa Pura II dengan pembagian pengerjaan berupa sisi darat (misalnya terminal, areal parkir) dibangun Angkasa Pura sementara sisi udara dibangun Direktorat Jenderal Udara dari Departemen Perhubungan.
Pembangunan Tahap I disertai pula oleh pembangunan jalur kereta api dari Stasiun Aras Kabu di Kecamatan Beringin ke bandara yang berjarak sekitar 450 meter. Ditambah lagi rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu sebagai usaha pengembangan prasarana pengangkutan.
Nantinya, pengerjaan tahap pertama Bandara Kualanamu dapat menampung 10 juta penumpang dan 10.000 pergerakan pesawat per tahun, sementara setelah selesainya Tahap II bandara tersebut bisa menampung 25 juta penumpang per tahun.
Luas terminal penumpang yang akan dibangun adalah sekitar 6,5 hektar dengan fasilitas area komersial seluas 3,5 hektar dan fasilitas kargo seluas 1,3 hektar. Bandara International Kualanamu memiliki panjang landas pacu 3.750 meter, dan sanggup didarati oleh pesawat berbadan lebar.
Di tempat terpisah, Deputi Manajer Komunikasi PT PLN Wilayah Sumut, Raidir Sigalingging SE mengatakan, pihaknya siap memasok kebutuhan listrik yang akan dipakai untuk operasional Bandara Kualanamu. Kesiapan ini dilontarkan Raidir kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/8).Menurut dia, berapapun permintaan pihak pengelola Bandara Kualanamu yang akan menggantikan peran Bandara Polonia tersebut akan dipenuhi. ‘’Dari operasional Bandara di Cengkareng, Jakarta yang merupakan bandara terbesar di Indonesia saja, pasokan listrik di sana tak sampai 75 Mega Watt (MW),’’ ungkapnya.
Namun PLN belum tahu pasti jumlah yang akan diminta pengelola Bandara Kualanamu tersebut. ‘’Mereka saja belum mengajukan permintaan. Jadi kita belum tahu berapa yang diminta,’’ katanya.
Raidir mengatakan, pihaknya siap kapan saja aliran listrik ke daerah tersebut ditambahkan yang sepenuhnya tergantung pada jaringan listrik di Bandara Kualanamu. ‘’Kapasitas kewenangan kita hanya menyediakan pasokan listrik. Mengenai instalasi dan jaringan listrik bukan kita yang menanganinya. Kita tinggal nyambung saja,’’ katanya.
Deputi Manajer PT PLN Wilayah Sumut ini mengatakan, pasokan listrik nantinya akan dipasok dari operasional PLTU Labuhan Angin dengan kapasitas 110×2 MW yang juga segera dioperasikan. ‘’Kalau masih kurang ada pasokan dari pembangkit lain yang sedang dibangun dengan kapasitas 200×2 megawatt,’’ ujarnya. (ila/dmp)
No comments:
Post a Comment