Jakarta. Bencana tsunami di Jepang tidak membuat pemerintah Jepang membatalkan memberikan pinjaman kepada Indonesia di bidang infrastruktur ke-PU-an. Total rencana penarikan PHLN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang didanai oleh pemerintah Jepang untuk TA 2012 adalah sebesar Rp 4 triliun atau sebesar 46,28% dari total rencana penarikan PHLN TA 2012.
Demikian dikatakan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PU Taufik Widjoyono kepada wartawan, Senin (21/3) lalu di Jakarta. Jepang pada dasarnya ingin memberikan dukungan infrastruktur untuk investasinya yang ada di Indonesia. "Itulah mengapa Jepang sangat ingin memberikan akses dari Cikarang ke Tanjung Priok, karena investasi Jepang besar sekali di situ," ungkap Taufik.
Pinjaman luar JICA peruntukannya terutama untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA). Antara lain, membiayai proyek SDA di antaranya irigasi dan pengendalian banjir termasuk pengendalian banjir di daerah bencana.
Untuk Bina Marga, pinjaman tersebut untuk membiayai proyek yang bersifat masif dari sisi modal seperti fly over Pantura, jalan tol Cakung, dan ke depan untuk proyek Bandung Intra Urban. Sedangkan untuk Ditjen Cipta Karya lebih ditujukan untuk program Pro Poor dan program pengembangan komunitas seperti PNPM.
Sampai hari ini, menurut Taufik, pihaknya belum mendapatkan pembatalan komitmen yang sudah berjalan. Dan itu dibuktikan dengan kehadiran Wakil Menteri PU Jepang yang menghadiri acara Metropolitan Priority Area satu hari setelah tsunami. "Loan dan grant ongoing pasti terus berjalan," ujar Taufik.
Ada beberapa bidang yang menjadi prioritas Pemerintah Jepang dalam menyalurkan pinjaman ke Indonesia, yaitu SDM melalui perbaikan pendidikan dasar dan menengah, pembangunan sumber daya manusia profesional dan pelatihan kejuruan.
Juga untuk kesinambungan pembangunan sosial dan regional melalui kerjasama untuk memberantas kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia terutama kesehatan masyarakat, KB dan pencegahan AIDS. Serta untuk pembangunan kawasan Timur Indonesia, konservasi lingkungan hidup. juga untuk Prasarana ekonomi yang meliputi sektor-sektor seperti energi, irigasi dan pengairan, transportasi dan telekomunikasi.
Peranan pinjaman dari Pemerintah Jepang 40 tahun pertama pada bidang Pekerjaan Umum adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan disektor irigasi dan pengairan. Dalam 10 tahun terakhir terdapat perubahan yang signifikan dalam pemberian pinjaman Pemerintah Jepang dikonsentrasikan guna mendukung sektor transportasi.
7,5% dari Total Anggaran
Dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2011 sebesar Rp 57 trilyun. Sekitar Rp 10 triliun dari total tersebut merupakan pinjaman luar negeri. Jepang memberikan kontribusi sebanyak Rp 4,9 triliun melalui Japan International Corporation Agency (JICA) atau sekitar 7,5% dari total anggaran PU. "Di dalam angka tersebut ada sebagian kecil berupa grant atau hibah," kata Taufik Widjoyono.
Sedangkan untuk 2012, dari Rp 60 triliun rencana anggaran Kementerian PU, sekitar Rp 8,5 triliun berasal dari pinjaman luar negeri. Dari angka pinjaman tersebut Rp 4,056 triliun atau sekitar 45% berasal dari JICA. Dari pinjaman tersebut sebesar Rp 280 miliar berupa hibah. (pkp/kpu)
Demikian dikatakan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PU Taufik Widjoyono kepada wartawan, Senin (21/3) lalu di Jakarta. Jepang pada dasarnya ingin memberikan dukungan infrastruktur untuk investasinya yang ada di Indonesia. "Itulah mengapa Jepang sangat ingin memberikan akses dari Cikarang ke Tanjung Priok, karena investasi Jepang besar sekali di situ," ungkap Taufik.
Pinjaman luar JICA peruntukannya terutama untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA). Antara lain, membiayai proyek SDA di antaranya irigasi dan pengendalian banjir termasuk pengendalian banjir di daerah bencana.
Untuk Bina Marga, pinjaman tersebut untuk membiayai proyek yang bersifat masif dari sisi modal seperti fly over Pantura, jalan tol Cakung, dan ke depan untuk proyek Bandung Intra Urban. Sedangkan untuk Ditjen Cipta Karya lebih ditujukan untuk program Pro Poor dan program pengembangan komunitas seperti PNPM.
Sampai hari ini, menurut Taufik, pihaknya belum mendapatkan pembatalan komitmen yang sudah berjalan. Dan itu dibuktikan dengan kehadiran Wakil Menteri PU Jepang yang menghadiri acara Metropolitan Priority Area satu hari setelah tsunami. "Loan dan grant ongoing pasti terus berjalan," ujar Taufik.
Ada beberapa bidang yang menjadi prioritas Pemerintah Jepang dalam menyalurkan pinjaman ke Indonesia, yaitu SDM melalui perbaikan pendidikan dasar dan menengah, pembangunan sumber daya manusia profesional dan pelatihan kejuruan.
Juga untuk kesinambungan pembangunan sosial dan regional melalui kerjasama untuk memberantas kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia terutama kesehatan masyarakat, KB dan pencegahan AIDS. Serta untuk pembangunan kawasan Timur Indonesia, konservasi lingkungan hidup. juga untuk Prasarana ekonomi yang meliputi sektor-sektor seperti energi, irigasi dan pengairan, transportasi dan telekomunikasi.
Peranan pinjaman dari Pemerintah Jepang 40 tahun pertama pada bidang Pekerjaan Umum adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan disektor irigasi dan pengairan. Dalam 10 tahun terakhir terdapat perubahan yang signifikan dalam pemberian pinjaman Pemerintah Jepang dikonsentrasikan guna mendukung sektor transportasi.
7,5% dari Total Anggaran
Dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2011 sebesar Rp 57 trilyun. Sekitar Rp 10 triliun dari total tersebut merupakan pinjaman luar negeri. Jepang memberikan kontribusi sebanyak Rp 4,9 triliun melalui Japan International Corporation Agency (JICA) atau sekitar 7,5% dari total anggaran PU. "Di dalam angka tersebut ada sebagian kecil berupa grant atau hibah," kata Taufik Widjoyono.
Sedangkan untuk 2012, dari Rp 60 triliun rencana anggaran Kementerian PU, sekitar Rp 8,5 triliun berasal dari pinjaman luar negeri. Dari angka pinjaman tersebut Rp 4,056 triliun atau sekitar 45% berasal dari JICA. Dari pinjaman tersebut sebesar Rp 280 miliar berupa hibah. (pkp/kpu)
No comments:
Post a Comment